Sekarang ini, Freeport masihlah menampik IUPK yang diterbitkan pemerintah serta hal semacam ini bikin mereka menahan produksi lantaran tak dapat lakukan ekspor konsentrat.
Mereka juga meneror bakal lakukan pemutusan jalinan kerja (PHK) massal serta meneror bakal menyeret pemerintah ke arbitrase internasional, bila pemerintah tidak menuruti kemauannya untuk tetaplah menjaga KK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar